HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1         LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan  penumpang/pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang –barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.

Pengangkutan tidak hanya meliputi pengangkutan barang, namun juga manusia/orang yang mendapat pelayanan pengangkutan. Semisal seseorang dapat bepergian menggunakan jasa pengangkutan yang ada di masyarakat.

Pengangkutan terbagi menjadi tiga yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Selanjutnya kami akan menuntaskan dan membahas tentang pengangkutan udara.

1.2         RUMUSAN MASALAH

Ø  apa dasar hukum yang digunakan di Indonesia dalam jasa pengangkutan udara

Ø  bagaimana perjanjian pengangkutan ini dibuat?

Ø  apa bentuk tertulis yang diakui di mata hukum bahwa seseorang telah melakukan suatu perjanjian pengangkutan?

Ø  Bagaimana bentuk perlindungan jasa terhadap pengguna jasa pengangkutan udara?

Ø  Bagaimana bentuk tanggung jawab oleh pihak pengangkut terhadap pengguna jasa?

Ø  Bagaimana penggunaan prinsip tanggung jawab oleh pihak pengangkut terhadap suatu kerugian?

Ø  Apa yang membuat pengangkut tidak menanggung suatu kerugian terhadap kerugian tertentu dalam proses pengangkutan?

1.3 TUJUAN

Ø  Dapat memehami bagaimana system pelayanan jasa pengangkutan udara.

Ø  Mampu memahami sejauh mana Undang-undang berperan dalam memuat aturan-aturan dalam perjanjian khususnya perjanjian pengankutan udara.

Ø  Memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak , disini yaitu pihak pengangkut dan pihak terangkut, yang sama-sama memiliki kekuatan hukum yang dilindungi

Ø  Mengetahui berbagai resiko dan bentuk tanggung jawab apabila terjadi kerugian atas pihak yanhg wan prestasi

BAB II. PEMBAHASAN

A.DASAR HUKUM

 Pengaturan pengangkutan udara terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu juga terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) S.100 tahun 1939 yang sebagian besar aturan-aturan tersebut mengacu pada Konvensi Warsawa tahun 1929.

B. PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA
 Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian baik mengenai pengertiannya ataupun mengenai cara-cara mengadakan serta sahnya perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian pengangkutan, dengan demikian perjanjian pengangkutan udara mempunyai sifat consensus artinya adanya kata sepakat antara para pihak perjanjian pengangkutan dianggap ada dan lahir.

perjanjian ini mengikat pihak pengangkut (misal; maskapai penerbangan) dan pihak terangkut (penumpang maupun benda). Biasanya perjanjian pengangkutan udara berupa standart contract, dimana klausula atau aturan-aturan telah dibuat oleh pihak pengangkut.

C. DOKUMEN PENGANGKUTAN
 Mengingat perjanjian bersifat knsensuil, maka pencatatan dokumen pengangkutan sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya pengangkutan. Namun dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta penjelasan atas hak dan kewajiban pihak. Dokumen pengangkutan diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara 1939.

Dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara terdiri dari : (Pasal 150 UU No. 1/09)
a. tiket penumpang pesawat udara;
b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dan
d. surat muatan udara (airway bill).

D.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PANGANGKUTAN UDARA

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka berbicara sejauh mana hukum serta aturan yang ada menegaskan dilaksanakannya tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karenannya secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggung jawab khususnya bagi pelaku usaha pengangkutan udara, namun bukan berarti mengesampingkan hak mereka sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa sesuai dengan Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang tersebut dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

E. TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN UDARA

 Secara teoritis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam forum-forum internasional yang menghasilkan konvensi-konvensi acuan pengangkutan udara dunia, dikenal adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:2

a.Liability Based on Fault Principle
 Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, dalam hal ini penggugatlah yang harus membuktikan gugatannya.

b.Rebuttable Presumption of Liability Principle
Tanggung jawab atas dasar praduga, berlaku asas pembuktian terbalik, dimana pihak yang tergugatlah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

c.Strict Liability
 Prinsip tanggung jawab mutlak, pihak yang menimbulkan kerugian selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah
F.PENGGUNAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB

 Pertanyaan selanjutnya yang muncul ialah “Apakah aturan tentang pengangkutan udara di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip tersebut diatas?”.
Pada Undang-undang No 1 tahun 2009 pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada pasal 141 – 147.
Pasal 141
(1)Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
(2)Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

 Aturan ini menggunakan Prinsip Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability) , dimana pada ayat tersebut disebutkan bahwa pengangkut dikenai tanggung jawab tanpa melihat ada tau tidaknya kesalahan yang dari pengangkut.

 Pada Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, pengangkut masih dapat menyangkal keharusan bertanggung jawab asal dapat membuktikan bahwa pengangkut telah mengambil tindakan untuk menghindarkan kerugian atau bahwa pengangkut tidak mungkin untuk mengambil tindakan tersebut. Hal ini menggambarkan prinsip atas dasar Praduga, seperti yang disebut dalam pasal 24 ayat (1), 25 ayat (1), 28 dan 29 OPU;

G. KERUGIAN YANG TIDAK DITANGGUNG PENGANGKUT.
Pengangkut tidak akan mengganti rugi , apabila ;

1.ia dapat membuktikan bahwa ia dan semua buruhnya telah mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian;
2.ia dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin mengambil tindakan pencegahan itu;
3.kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang menderita itu sendiri;
4.kesalahan penderita kerugian membantu terjadinya kerugian itu.
 Dari penjelasan diatas, aturan mengenai tanggung jawab tadi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pengguna jasa angkutan udara. Tanggung jawab yang ditegaskan dalam undang-undang tadi akan meningkatkan kualitas dalam pemberian kenyamanan, pelayanan serta keselamatan bagi penumpang. Artinya secara normatif perlindungan hukum bagi penumpang telah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dari aturan tadi.

H. CONTOH ANALISIS TERHADAP PELAYANAN PENGANGKUTAN  UDARA (MASKAPAI PT. SRIWIJAYA AIR)

·         H.1 JIKA DALAM PELAKSANAAN TERJADI KESALAHAN BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK

Dalam BW :

            1236. si berutang adalah wajib memberikan biaya ganti rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.   

Dalam setiap perjanjian pasti ada konsekuensi di setiap adanya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat dilihat dari subjek yang melakukan wanprestasi. Konsekuensi dari   Kesalahan yang dilakukan oleh debitur berbeda dengan kesalahan yang dibuat oleh kreditur. Semisal kesalahan yang dibuat oleh maskapai sriwijaya air adalah dengan melakukan ketidak hati-hatian dalam penerbangannya hingga mengakibatkan kecelakaan dengan meninggalnya penumpang. Kesalahan yang dibuat oleh penumpang misalnya dengan memalsukan identitas, membawa barang yang dilarang dalam pesawat.

·         H.2 GANTI RUGI TERHADAP KESALAHAN PENGANGKUTAN

Dalam BW:

1243. penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu  perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat nya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

1249. jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si lalai yang memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar sejumlah uang tertentu. Maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih, maupun yang kurang pada jumlah itu.

Dalam perjanjian baku tersebut telah tegas dijelaskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak penumpang dan pihak P.T Sriwijaya Air. Kesalahan-kesalan dari masing-masing pihak memili konsekuensi sendiri-sendiri.

            Apabila kesalahan terjadi pada pihak penumpang, seperti yang disebutkan dalam tiket penumpang point TIKET HILANG:

1.      Ticket hilang atau rusak menjadi tanggung jawab pemilik ticket sendiri

2.      SRIWIJAYA AIR tidak akan memberikan ganti rugi atas kehilangan ticket penumpang baik dalam bentuk uang atau penggantian ticket baku.

Hal ini terlihat bahwa kesalahan ada pada pihak penumpang, yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah mengghilangkan tiket pesawat yang merupakan bukti otentik. Penumpang wajib menanggung resikonya sendiri. P.T Sriwijaya Air tidak akan menanggung rugi atas hilangnya tiket penumpang.

           

            Contoh lain kesalahan yang dibuat oleh pihak penumpang, pada point PEMBATALAN TICKET:

1.      Untuk menghindari terkena biaya karena adanya pembatalan, diharuskan agar pembatalan dilaksanakan selambat-lambatnya jam 12.00 satu hari sebelum ytanggal/hari keberangkatan.

2.      Calon penumpang dengan status konfirm (OK), jika tidak jadi berangkat tanpa membatalkan pembukuannya dan atau melaporkan setelah jam 12.00 , akan dikenakan biaya pembatalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan (SRIWIJAYA AIR).

Hal ini terlihat bahwa kesalahan pada pihak penumpang yang membatalkan pemberangkatan dengan tidak melapor, atau melapor setelah jam 12.00. pihak penumpang akan mengganti rugi dengan dikenai biaya pembatalan oleh SRIWIJAYA AIR.

            Contoh lain yang dibuat oleh pihak penumpang pada point PENTING:

1.      Bagi penumpang yang memiliki tiket dengan status konfirm diwajibkan memastikan pembukuannya paling lambat jam 12.oo waktu setempat satu hari sebelum tanggal keberangkatan.

2.      Apabila penumpang dalam perjalanan domestik singgah di suatu kota lebih dari 24 jam, diwajibkan memastikan pembukuannya untuk perjalanan lanjutan/kembalidengan menghubungi kantor  SRIWIJAYA AIR di kota yang disinggahi paling lambat jam 12.00 waktu setempat.

3.      Apabila penumpang tidak melakukan kepastian pembukuan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dapat berakibat terkena pembatalan pembukuan.

hal ini terlihat bahwa kesalahan ada pada pihak penumpang yang tidak memastikan pembukuannya terhadap P.T Sriwijaya Air setempat pada waktu yang telah ditentukan, ma puihak penumpang dianggap telah membatalkan pembukuan. Resiko ada pada pihak penumpang.

            Apabila terjadi kesalahan pada pihak maskapai penerbangan P.T Sriwijaya Air, seperti yang dijelaskan dengan tegas dalam tiket penumpang yaitu dalam syarat perjanjian peraturan dalam negeri point 6:

a.       Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul pada penumpang da n bagasi dengan mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia (Sbtl. 1939/100) dan syarat-syarat umum pengangkutan dari pengangkut..

b.      Bila penumpang saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, maka dianggap bagasi itu telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

c.       Semua tuntutn ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp.20.000,00 perkilogram

Hal ini terlihat bahwa kesalahan ada pada pihak pengangkut, yang dengan tidak sengakja membuat kerusakan terhadap bagasi yang dimiliki oleh penumpang. P.T  Sriwijaya Air mengganti kerusakan bagasi sejumlah Rp.20.000,00 perkilogramnya sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak penumpang.

Dalam point d dan e dalam syarat perjanjian peraturan dalam negeri:

d.      Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang pecah belah/ cepat busuk dan binatang hidup jika diangkut sebagai bagasi.

e.       Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap uang, perhiasan dokumen-dokumen serta surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan dalam bagasi.

Hal ini terlihat bahwa kesalahan dilakukan oleh P.T Sriwijaya Air dengan ketidak sengajaan atas rusaknya barang-barang didalam bagasi penumpang. Namun dalam hal ini pihak maskapai penerbangan tidak akan mengganti rugi atas akibat yang dibuat oleh maskapai penerbangan dan resiko akan dikembalikan ke penumpang. Penumpang tidak dapat menuntut ganti rugi atas kesalahan tersebut.

·         H.3 KLAUSULA TAMBAHAN

Dalam BW :

1263. suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan tyang masih belum tentuakan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal yang sama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang ke dua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan         

Klausula yang ditambahkan dalam tiket penumpang Sriwijaya Air adalah:

“Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggung jawabkan pada P.T Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-undang No. 33/1964, Juncto peraturan –peraturan pelaksanaanya.”

Hal ini memberikan kepastian pada penumpang, bahwa pihak ansuransi yang mempertanggung jawabkan keselamatan penumpang penerbangan Sriwijaya Air adalah P.T Jasa Raharja.

·         H.4 KENSEKUENSI HUKUM YANG DILAKUKAN KETIKA TERJADI SUATU PELANGGARAN

Dalam BW :

1239. tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak untuk berbuat sesuatu, apabila sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban dalam memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.         

Pihak maskapai penerbangan telah menyebutkan dengan tegas dan jelas dalam tiket penumpang bentuk-bentuk kesalahan yang dilanggar dan konsekuensi atas ganti rugi dalam kesalahan tersebut. Kesalahan yang dibuat oleh penumpang, resiko akan ditanggung oleh penumpang. Dan apabila kesalahan dibuat oleh P.T Sriwijaya Air akan ditanggung oleh P.T Sriwijaya Air dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiket pesawat atau ditanggung oleh penumpang sendiri, yang dilihat dalam bentuk kesalahannya.

KATA PENUTUP

KESIMPULAN:

Sesuai dengan pengangkutan udara yang telah diatur oleh Undang-undang , bahwa setiap pihak memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang dilindungi dan diakui dimata hukum apabila terdapat bukti tertulis. Resiko akan ditanggung oleh pihak yang dimana kriterianya dikategorikan melalui prinsip tanggung jawab, hak, kewajiban dan tanggung jawab memiliki kekuatan hukum, dimana apabila ada salah satu pihak yang wan prestasi, maka pihk yang lain berhak mengklaim atau menuntut dengan ganti rugi. Perjanjian memang perjanjian privat yang dibuat oleh pihak pengangkut dan disetujui opeh pengguna jasa angkut, namun terdapat pihak ketiga yaitu pemerintah yang menjembatani hubungan diantara keduanya dengan membentuk Undang-undang tentang pengangkutan udara, agar terjadi hubungan keseimbangan antara pihak pengangkut dan pengguna jasa pengangkutan. Disini terbukti dengan adanya klausula yang terdapat dalam dokumen pengangkutan adalah bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

KRITIK DAN SARAN:

Demikian makalah dari kami yang mengulas tentang “Pengangkutan Udara”.  Masih banyak kekurangan dalam penyelesaian makalah kami karena keterbatasan referensi, kritik dan saran dosen pembimbing serta membaca dibutuhkan dalam proses koreksi diri kami untuk membuat makalah yang lebih baik lagi suatu hari. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Surabaya 20 Maret 2013

                                                                                 Penulis